Kebijakan Gubernur Gorontalo mengenai transfer langsung gaji PNS ke rekening istri, ditanggapi pro dan kontra. Mereka yang setuju maupun tidak, masing-masing memiliki alasan tersendiri. Wali Kota Pontianak Sutarmidji, misalnya. Dengan tegas memastikan bahwa tidak akan menerapkan itu di Pemkot Pontianak. Karena Dia menilai kebijakan tersebut lebih banyak sisi negatif dari pada positifnya. “Jangan sampai keputusan kita ambil dengan pertimbangan yang tidak matang. Kebijakan itu tidak akan saya tiru karena lebih banyak negatifnya,” ungkapnya.
Meski tidak akan menerapkannya untuk PNS di Kota Pontianak, Sutarmidji mengaku gajinya selama ini diserahkan kepada istri. Kebutuhan rumah tangga dan anak-anak dikelola istrinya dengan uang gaji. “Gaji saya berikan istri untuk mengelola kebutuhan sehari-hari. Kalau kurang saya tambah,” ujarnya.
Sutarmidji khawatir jika kebijakan Gubernur Gorontalo tersebut diterapkan akan berdampak pada kinerja PNS di Kota Pontianak, terutama yang laki-laki. Pelayanan publik dapat memburuk, kata dia. Pasalnya, kata Sutarmidji, jika semua gaji diberikan kepada istri dan PNS laki-laki tidak ada pegangan dapat memaksanya berbuat yang tidak dibenarkan hukum dan agama seperti pungutan liar. “Untuk ngopi saja misalnya tidak ada, atau uang parkir kesulitan membayarnya itu bahaya juga. Tidak benar jadinya. Bisa saja untuk memenuhi biaya operasionalnya suami jadi melakukan pungli karena tidak ada pegangan sama sekali,” katanya.
Sisi negatif lainnya bisa timbul ketika ada istri setelah memagang semua gaji suaminya lantas tidak mau berbagi. Sutarmidji memperkirakan ada sifat istri yang demikian. Dengan kondisi ini, jika suaminya berani melawan istri akan menimbulkan disharmonisasi dalam rumah tangga. Sebaliknya jika suaminya yang takut mungkin diam saja, tetapi jika sampai puncaknya hubungan suami istri bisa terancam. “Siapa tahu ada istri yang tidak mau berbagi. Kalau suaminya berani jadi beramok. Rumah tangga bisa retak,” tuturnya.
Dalam hubungan suami istri ada suami yang takut kepada istri. Di PNS Lingkungan Pemkot Pontianak kemungkinan ada yang seperti itu. “Ada suami yang takut istrinya. Dengan diberikan semua gaji istri tidak mau lagi berurusan dengan suaminya, tidak mau tahu kebutuhan suaminya. Justru tidak baik jadi kebijakan itu kalau kita terapkan,” katanya.
Terpenting menurut Sutarmidji, suami khususnya PNS di Lingkungan Pemkot Pontianak, tahu tanggung jawabnya kepada keluarga. “Jangan sampai terjadi ada PNS laki-laki yang menelantarkan istri dan anaknya,” ingatnya.
Sementara itu, dijumpai secara terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Mansur, malah mengatakan setuju. Menurutnya Kebijakan yang digagasan Gubernur Gorontalo tersebut merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya tindak korupsi.
“Ini merupakan langkan yang positif untuk mengantisipasi terjadinya tindak korupsi kepada kalangan suami. Jika ini menjadi kebijakan pemerintah, saya akan mendukungnya,” ungkap Mansur.
Dia menambahkan, selama kebijakan ini diatur oleh undang-undang, seluruh pegawai harus mengikutinya. Akan tetapi jika belum diatur oleh pemerintah, terlebih dahulu harus dikomunikasikan antara pihak suami dan istri. Karena dikhawatirkan terjadi kesalahan pemahaman sehingga tidak memberatkan bagi pihak suami.
Melihat dampak positifnya, Mansur menjalaskan kalau langkan ini merupakan terobosan baru dalam mengurangi tindak korupsi di negeri ini. Untuk mengantisipai bahkan untuk mencegah praktek korupsi sangat efektif jika dimulai dari kalanan rumah tangga terlebih dahulu.
Meskipun langkah in merupakan langkah yang positif untuk mencegah terjadinya korupsi, pihak istri juga harus mengerti akan kebutuhan seorang suami. Jangan sampai kebutuhan suami tidak terpenuhi. Artinya, semua kebutuhan suami jangan sampai diatur oleh istri.
“Keuangan di rumah tangga memang diatur oleh istri, namun istri juga harus mengerti akan kebutuhan suami. Jangan sampai kebutuhan suami sepenuhnya diatur oleh istri. Jika sampai demikian, dikhawatirkan suami mencari uang dengan cara korupsi. Intinya saling mengerti antara suami dan istri,” tambah Mansur. (hen/afi)
source: http://www.jpnn.com