DPR sering kontroversial. Mereka lebih dikenal bukan karena ngotot melaksanakan tiga fungsi pokok yakni legislasi, budgeting, dan pengawasan, melainkan justru oleh hal-hal remeh-temeh.
Setelah menuai kontroversi soal renovasi ruang rapat badan anggaran (banggar) yang menelan biaya hingga Rp20 miliar, kini DPR ribut soal snack (makanan kecil).
Soal urusan perut itu dirisaukan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal (F-PKS). Wakil rakyat terhormat itu mengeluhkan menu makanan ringan yang disediakan dalam setiap sidang DPR. Dia menilai kenaikan harga snack dengan jenis hidangan tidak sesuai.
"Nilainya tidak pantas. Makanan ringan yang harganya mencapai Rp20 ribu per kotak, isinya cuma tiga sampai empat potong makanan ringan," keluh Refrizal, kemarin, di Jakarta.
Biaya makanan kecil itu naik dari tahun ke tahun. Dulu satu kotak dianggarkan Rp7.500. Tahun lalu naik menjadi Rp15 ribu. Tahun ini naik lagi menjadi Rp20 ribu. ''Tetapi jajanannya ya itu-itu saja, tidak ada perubahan,'' tambahnya.
Anggaran snack untuk DPR diperkirakan mencapai sekitar Rp3,3 miliar per tahun.
Saat menanggapi soal kudapan itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung (F-PDIP) malah risau. Pramono heran karena di saat masih sangat banyak persoalan yang ada di Republik ini, DPR justru meributkan soal makanan kecil.
"Saya jadi heran, kok DPR mengeluhkan soal makanan. Itu kan masalah printil-printil (kecil). Masih banyak yang harus diurus," ujarnya di Gedung DPR, kemarin.
Dia mengaku jarang mengonsumsi kudapan itu. Alasannya, makanan itu tidak sehat dan bisa membuat perut gendut.
Memalukan
Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan memalukan DPR mengurusi masalah sepele seperti makanan kotak.
"Tidak urgen anggota dewan mengeluhkan makanan. Mereka layaknya orang-orang kelaparan saja," kata Uchok sinis.
Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengingatkan bahwa pengadaan makanan kecil untuk DPR merupakan ladang bisnis yang besar. Karena itu, soal tersebut harus transparan.
''Bisnis snack itu harus diawasi karena rawan korupsi,'' kata Salang.
Di tempat terpisah, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Moeloek mengatakan tingkah anggota DPR membicarakan soal kudapan itu menunjukkan perilaku yang tidak terpuji.
"Tugas anggota dewan ialah mengurus kepentingan rakyat. Snack itu urusan kecil yang tidak harus didiskusikan di ruang publik. Itu tidak pantas diurus anggota dewan," ujarnya, kemarin.
Membicarakan enak atau tidaknya snack juga mencerminkan kualitas DPR yang anjlok. Seharusnya, lanjut Hamdi, DPR membahas persoalan publik yang melilit kehidupan rakyat seperti soal kemiskinan.(*/X-4)
Source: http://www.mediaindonesia.com/read/2012/02/15/298570/265/114/DPR-Ribut-Urusan-Snack-
